Media Hukum Indonesia – Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mendapat perhatian khalayak setelah disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Purnawirawan TNI AD itu disebut dalam persidangan terdakwa pemilik … Read the rest
Author: Joyada Siallagan
-
PN Surabaya Jatuhkan Vonis Denda Rp214 Miliar ke PT GBP karena Sampaikan SPT Tidak Benar
Media Hukum Indonesia — Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis pidana perpajakan kepada PT Gala Bumiperkasa (GBP) atas pelanggaran penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 12 Maret 2026, setelah majelis hakim menyatakan perusahaan terbukti secara … Read the rest
-
KPK Ungkap Ketua PN Depok Minta Rp1 Miliar ke Karabha Digdaya untuk Eksekusi Lahan
Media Hukum Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya (pengelola Emeralda Golf Club) Trisnadi Yulrisman sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa lahan. Selain itu, … Read the rest
-
KPK Sita Rp40,5 Miliar dalam Kasus Suap Pejabat Bea Cukai
Media Hukum Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti senilai Rp40,5 miliar dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan penerimaan gratifikasi.
“Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman … Read the rest
-
KPK Gelar OTT terhadap Hakim PN Depok
Media Hukum Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. OTT hakim tersebut terkait dengan dugaan suap urus perkara.
“Telah terjadi penangkapan terhadap … Read the rest
-
DJP Jatim III Amankan 2 Tersangka Penggelapan Pajak yang Rugikan Negara Rp16,2 Miliar
Media Hukum Indonesia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyerahkan dua tersangka tindak pidana perpajakan berinisial ADA dan DPO, beserta 59 barang bukti, kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi, Selasa (27/1/2026).… Read the rest
-
Hanya 15 Juta Wajib Pajak yang Aktif Patuh dari 90 Juta, menurut DJP
Media Hukum Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak nasional.
Dari sekitar 90 juta wajib pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan, hanya sekitar 15 juta yang tercatat aktif melaporkan dan … Read the rest
-
SHB Dibebaskan dari Penyanderaan setelah Lunasi Utang Pajak Rp25 Miliar Lebih
Media Hukum Indonesia — Wajib pajak berinisial SHB yang sempat disandera DJP Jawa Tengah I akhirnya dibebaskan usai melunasi utang pajak lebih dari Rp 25 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan Penanggung Pajak berinisial … Read the rest
-
Negara Bisa Sita Aset Tanpa Vonis Pidana menurut RUU Perampasan Aset
Media Hukum Indonesia — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berisi ketentuan tentang kewenangan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya. Mekanisme ini dikenal sebagai … Read the rest
-
Pemerintah Berwenang Sita & Jual Saham Penunggak Pajak
Media Hukum Indonesia — Sebagai bagian dari upaya penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan baru mengenai mekanisme penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Read the rest