Media Hukum Indonesia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyerahkan dua tersangka tindak pidana perpajakan berinisial ADA dan DPO, beserta 59 barang bukti, kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi, Selasa (27/1/2026).… Read the rest
Author: Joyada Siallagan
-
Hanya 15 Juta Wajib Pajak yang Aktif Patuh dari 90 Juta, menurut DJP
Media Hukum Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak nasional.
Dari sekitar 90 juta wajib pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan, hanya sekitar 15 juta yang tercatat aktif melaporkan dan … Read the rest
-
SHB Dibebaskan dari Penyanderaan setelah Lunasi Utang Pajak Rp25 Miliar Lebih
Media Hukum Indonesia — Wajib pajak berinisial SHB yang sempat disandera DJP Jawa Tengah I akhirnya dibebaskan usai melunasi utang pajak lebih dari Rp 25 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan Penanggung Pajak berinisial … Read the rest
-
Negara Bisa Sita Aset Tanpa Vonis Pidana menurut RUU Perampasan Aset
Media Hukum Indonesia — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berisi ketentuan tentang kewenangan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya. Mekanisme ini dikenal sebagai … Read the rest
-
Pemerintah Berwenang Sita & Jual Saham Penunggak Pajak
Media Hukum Indonesia — Sebagai bagian dari upaya penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan baru mengenai mekanisme penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Read the rest
-
Perma tentang Pedoman Penanganan Pidana Perpajakan Diharap Beri Keadilan, Bukan Bebani Rakyat
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA, Sunarto pada 10 Desember 2025.
Akun Instagram Jaringan … Read the rest
-
Mulai Januari 2026, Panggil Orang dengan Kata ‘Anjing’ Bisa Dipenjara
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Memanggil orang dengan kata-kata kasar ternyata berpotensi membawa konsekuensi hukum serius.
Mulai Januari 2026, menyebut seseorang dengan sebutan binatang seperti “anjing” atau “babi” dapat berujung pidana penjara.
Hal tersebut berkaitan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum … Read the rest
-
Komitmen Program MBG, Wakapolri Pimpin Groundbreaking 436 SPPG Serentak
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Sebagai komitmen Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memimpin groundbreaking atau peletakan batu pertama 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serentak di seluruh Indonesia. Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda … Read the rest
-
Hakim Tidak Dapat Dijatuhi Sanksi Karena Putusannya, Kata Ketua MA
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Ketua Mahkamah Agung Prof Sunarto menegaskan hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena pertimbangan yuridis dan substansi putusannya. Hal tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai tindak lanjut Mahkamah Agung terhadap usulan sanksi dari Komisi Yudisial … Read the rest
-
Kanwil DJP WP Besar Amankan Penerimaan Negara Rp4,121 Triliun berkat Pemblokiran Rekening Bank & Sita Aset Penunggak Pajak
Media Hukum Indonesia, Jakarta − Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) hingga 12 Desember 2025 berhasil mengamankan penerimaan pajak Rp4,121 triliun, melakukan upaya optimalisasi penagihan aktif untuk mempercepat pembayaran Wajib Pajak Besar yang mempunyai tunggakan … Read the rest