MEDIA HUKUM INDONESIA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam kasus dugaan suap perusahaan Blueray Cargo.
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai terungkapnya nama Djaka dalam persidangan menjadi tanda tanya jika justru tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
“Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/5).
Ia menegaskan disebutkan dugaan penerimaan suap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mungkin dilakukan secara spontan. Kondisi berbeda, kata dia, jika hal itu disampaikan oleh saksi persidangan.
Karenanya, ia mengaku heran jika KPK sampai saat ini tidak kunjung memeriksa Djaka dalam kasus tersebut. Terlebih, Yenti menyebut KPK juga sudah memiliki bukti berupa catatan penyerahan suap hingga amplop.
“Nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Yenti menilai sudah sangat mendesak KPK memeriksa Djaka, bahkan seharusnya diperiksa sejak awal karena namanya sudah ada di dalam surat dakwaan.
Di sisi lain, ia juga mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjalankan fungsi pengawasannya, karena memiliki bagian hukumnya sendiri.
Harusnya, lanjut dia, jika memang Purbaya mau bersih-bersih, Djaka bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan.
Ia menilai tidak layak pimpinan yang sudah disebutkan seperti ini, tapi tugas dan kewenangannya tetap berjalan. Sehingga membuat preseden buruk dan tidak baik bagi institusi.
“Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu. Dan KPK-nya harus bersambut; sudah dibacakan di surat dakwaan, kok diperiksa saja tidak? Diapakan saja selama ini,” pungkasnya.
Leave a Reply