Media Hukum Indonesia — Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan menjadi tonggak penting dalam sistem peradilan pidana pajak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompleksitas perkara yang melibatkan korporasi dan pihak-pihak yang terkait dengannya.… Read the rest
Blog
-
Hanya 15 Juta Wajib Pajak yang Aktif Patuh dari 90 Juta, menurut DJP
Media Hukum Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak nasional.
Dari sekitar 90 juta wajib pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan, hanya sekitar 15 juta yang tercatat aktif melaporkan dan … Read the rest
-
OJK Ungkap Indikasi Kuat DSI Lakukan Fraud dengan Skema Ponzi
Media Hukum Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hasil pemeriksaan langsung terhadap fintech peer to peer (P2P) lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan … Read the rest
-
SHB Dibebaskan dari Penyanderaan setelah Lunasi Utang Pajak Rp25 Miliar Lebih
Media Hukum Indonesia — Wajib pajak berinisial SHB yang sempat disandera DJP Jawa Tengah I akhirnya dibebaskan usai melunasi utang pajak lebih dari Rp 25 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan Penanggung Pajak berinisial … Read the rest
-
Negara Bisa Sita Aset Tanpa Vonis Pidana menurut RUU Perampasan Aset
Media Hukum Indonesia — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berisi ketentuan tentang kewenangan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya. Mekanisme ini dikenal sebagai … Read the rest
-
Pemerintah Berwenang Sita & Jual Saham Penunggak Pajak
Media Hukum Indonesia — Sebagai bagian dari upaya penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan baru mengenai mekanisme penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Read the rest
-
KPK Geledah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Media Hukum Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).
“Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi.
Sejumlah orang … Read the rest
-
Begini Kronologi Kasus Suap Pajak hingga OTT oleh KPK
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan kronologi kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Seperti diketahui, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
Dari OTT kemudian KPK menetapkan tersangka penerima … Read the rest
-
OTT Pegawai Pajak, KPK Sita Uang & Emas Senilai Rp6 Miliar Lebih
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dan emas senilai Rp 6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan … Read the rest
-
Perma tentang Pedoman Penanganan Pidana Perpajakan Diharap Beri Keadilan, Bukan Bebani Rakyat
Media Hukum Indonesia, Jakarta — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA, Sunarto pada 10 Desember 2025.
Akun Instagram Jaringan … Read the rest